Candra Fajri Ananda. Foto/IstimewaCandra Fajri AnandaDekan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas BrawijayaPEKANlalu genap dua tahun negara kita dipimpin duet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla(Jokowi-JK). Mari kita telaah bagaimana hasil-hasil pembangunan dari sisi kebijakan ekonomi?Secara makroekonomi, kinerja beberapa indikator dalam posisi cukup meyakinkan. Kita mulai dari topik kurs rupiah yang untuk sementara ini semakin stabil pada kisaran Rp12.000-13.000/dolar Amerika Serikat(AS). Di awal masa pemerintahan, memang nilai tukar rupiah sempat anjlok.Sepanjang dua tahun ini, nilai tukar kitatercatat melemah sebesar 7,96%. Kita sempat memasuki periode terburuk pada akhir September 2015 saat nilai tukar rupiah menyentuh angka Rp14.728/dolar AS. Ketika itu spekulasimengenai rencana kenaikan suku bunga dari The Fed (Bank Sentral AS) menemui puncaknya dan memaksa banyak investor terbawa arus ketidakastian finansial global.Belum lagi dengan pengaruh depresiasiyuan sebagai konsekuensi hubungan ekonomi antara Indonesia-Tiongkok yang akhir-akhir ini semakin erat. Pada 20 Oktober 2016, saat peringatan dua tahun masa jabatan Presiden Jokowi, nilai tukar kita sudah agak mendinganhingga berada pada kisaran Rp12.999/dolar AS. Penguatan ini didukung membaiknya iklim investasi global dan nasional, serta aliran dana repatriasi hasil programtax amnesty.Catatan positif berikutnya hadir dari pengendalian harga konsumen yang diindikasikan dari capaian tingkat inflasi yang cukup stabil. Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) mencatat tahun lalu tingkat inflasi kita terkendali di rata-rata angka 3,35%.Pada tahun ini capaian tingkat inflasi malah lebih rendah lagi. Kalau dihitung rata-rata sejak Januari hingga September, inflasi kita berada pada posisi 1,97%. Di Agustus bahkan sempat terjadi deflasi 0,02%.Dalam pandangan Bank Indonesia (BI), rendahnya tingkat inflasi lebih disebabkan karena titik ekuilibrium yang baik antara tingkat permintaan dan penawaran pada beberapa komoditas strategis. Keseimbangan yang terjaga dengan baik inilah yang berdampak sangat positif terhadap stabilitas inflasi.Dari sisi kebijakan fiskal, meskipun banyak diwarnai kontroversi dan penyesuaian perencanaan target yang berulang-ulang, kita tetap perlu mengapresiasi kinerja positif pemerintah dalam mengendalikan defisit fiskal hingga konsisten di bawahbatas rasio 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Capaian ini tentu bukan prestasi"kacangan" bagi negara yang tengah ambisius dalam mereformasi indikator-indikator pembangunan.Apalagi realisasi penerimaan negara (terutama dari pajak) tetap konsisten terus meningkat di tengah guncangan perekonomian global yang mendorong setoran pajak menjadi seret. Tahun laluboleh dibilang kita dipaksa harus mafhum karena keseimbangan fiskal kita "diselamatkan" oleh utang. Tetapi tahun ini kita boleh sedikit berbangga karenatax amnestymenyelamatkan wajah pemerintah dari ancaman defisitfiskal yang nyaris tidak terkendali.
Sumber : http://nasional.sindonews.com/read/1149630/18/ekonomi-dalam-pusaran-kelembagaan-1477271918
